Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, merupakan istilah yang sudah tak asing lagi bagi setiap warga negara Indonesia. Apalagi kemunculan istilah lembaga tersebut sering kali bersamaan dengan penyebutan lembaga negara yang bertugas untuk memberantas korupsi tentu saja adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bekerja secara bebas dan juga mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang mana jika dilihat dari kedudukannya dalam penyelenggaraan negara, posisi BPK ini sejajar dengan lembaga negara lain seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR RI, DPD RI, MPRI bahkan juga Presiden.

Ya, tentu saja BPK harus sejajar dengan presiden. Karena hal ini dapat mendorong kemandirian lembaga Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat bekerja secara optimal dalam melakukan pemeriksaan agar terbebas dari berbagai macam intervensi. Karena tentu saja, hal yang berkaitan masalah keuangan pasti juga dekat dengan istilah korupsi. Sehingga peran BPK sesungguhnya bisa dibilang merupakan langkah pencegahan untuk menanggulangi praktik korupsi di Indonesia. Catet!

Perilaku korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri/organisasi sehingga merugikan keuangan/perekonomian negara.

BPK selalu menekankan tiga aspek sebagai nilai dasarnya untuk dijadikan pedoman dalam bekerja yakni; independensi, intergritas, dan profesionalisme.

  • Independensi di sini maksudnya adalah dalam bekerja, BPK selalu menjunjung tinggi independensi baik secara pribadi maupun kelembagaan. Yang mana bahwa dalam bekerja, BPK bebas dari berbagai macam invervensi yang datang dari pihak eksternal atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi BPK.
  • Integritas di sini maksudnya adalah dalam bekerja, BPK selalu membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif dan juga tegas dalam menerapkan prinsip, nilai serta keputusan yang dibuatnya.
  • Dan Profesionalisme bermaksud bahwa BPK dalam bekerja senantiasa membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsi kehati-hatian, kecermatan, ketelitian dan juga selalu berpedoman kepada standar yang berlaku.

Sampai di sini apakah semua pembaca sudah mengetahui, apa sih fungsi sebenarnya dari lembaga satu ini? Apakah sesuai namanya BPK hanya pemeriksaan keuangan? Jawabannya, tidak.

Jika dilihat dari misinya, BPK memiliki fungsi untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen serta professional yang mana bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk mecapai tujuan negara.

Jadi secara umum, tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya seperti BUMN dan BUMD, yang selanjutnya dilaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Selanjutnya BPK pun juga memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang hasilnya nanti secara tertulis dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan juga pemerintahan.
Sehingga sampai di sini dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya berfokus pada aspek keuangannya saja, namun juga pada tata kelola organisasi/kelembagaan negara.

Sistem Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

Sistem Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

Di mana hal ini juga merupakan langkah nyata dari BPK kawal harta negara dengan secara aktif melakukan pengawasan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan memperhatikan setiap aspek yang ada didalamnya termasuk kinerja lembaga itu sendiri.

Hal ini juga dapat kita lihat pada laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (IHPS 1) periode tahun 2017 yang dapat kita unduh pada website resmi Badan Pemeriksa Keuangan http://bpk.go.id.

Pada laporan tersebut, kita bisa melihat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan lainnya yang pada masing-masing lembaga tersebut dilakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Salah satu contohnya pada laporan IHPS 1 periode 2017 pada bab III halaman 146, secara jelas BPK memberikan saran dan masukan kepada salah satu perusahaan penerbangan milik negara dalam penyelenggaraan pemasaran luar negeri yang perlu melakukan peningkatan atau perbaikan dalam efektivitas kegiatan pemasaran luar negeri.

Tentu saja masukan atau saran seperti sangat manfaat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya yakni untuk menekan kerugian negara sehingga selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan negara seiring dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan.

Dan juga, pada laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dibuat oleh BPK, kita juga dapat melihat berapa banyak rekomendasi yang dihasilkan, bagaimana proses tindak lanjut hasil temuan serta berapa jumlah kerugian yang berhasil dikembalikan pada negara. Tentu hal ini semata-mata merupakan peran BPK dalam mendorong akuntabilitas negara.

Dan dalam menjawab tantangan di era teknologi modern, Badan Pemeriksa Keuangan pun ikut mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kinerjanya yakni melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) berbasis web yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja BPK dalam melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan real-time.

Sistem Informasi Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan RI

Sistem Informasi Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan RI https://siptl.bpk.go.id/

Yang mana hasil pengembangan sistem informasi ini pun di paparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada acara 10th Meeting of Intosai Working Group on Value and Benefit of SAI (WGVBS) bertempat di Mexico City, Mexico pada tanggal 6 – 8 September 2017. Pemaparan ini juga mendapat respon positif dari Benjamin Fuentes-Carlo selaku Technical Secretary Intosai WGVBS.